Harmoni Kepemimpinan: Menilik Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah dalam Islam Dan Undang-Undang Dasar 1945

Abstract

Kepemimpinan selalu menjadi sorotan dalam suatu negara, selalu menjadi berita yang 
hangat untuk diperbincangkan, terutama mengenai bagaimana kinerja dari pemimpin 
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai konsep 
kepemimpinan dalam Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dianalisis terhadap 
pemikiran politik Ibnu Taimiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif dan dalam menggali data menggunakan penelitian kepustakaan (library research). 
Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang kemudian 
dijadikan acuan sebagai hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian ini, menurut Ibnu 
Taimiyah syarat menjadi pemimpin, yaitu: kejujuran, kekuatan dan amanat. Dengan prinsip 
dasar yaitu: keimanan kepada tuhan, musyawarah (syura), keadilan, keteladanan dan 
amanah untuk membawa kaumnya menuju kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Negara 
Indonesia menggunakan sistem Trias Politica yang memisahkan kekuasaan ke dalam tiga 
poros, yaitu: kekuasaan legislatif yang dapat membuat Undang-Undang, eksekutif yang 
melaksanakan Undang-Undan, dan yudikatif sebagai peradilan atau kehakiman.