Problematika Presidential Threshold Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah

Abstract

Penerapan ketentuan Presidential Threshold berdasarkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan stabil. Dalam penerapannya ketentuan ambang batas ini menghadirkan pro dan kontra karena juga melahirkan banyak permasalah lain yang jauh lebih besar Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai bagaimana ketentuan Presidential Threshold berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan bagaimana ketentuan ini di Indonesia dalam perspektif fiqih siayash teori maslahah mursalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan empiris-normatif. Teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan/library research, wawancara dan studi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketentuan Presidential Threshold merupakan batas minimal perolehah suara partai politik pada pemilu legislatif sebelumnya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam perspektif maslahah mursalah ketentuan Presidential Threshold ini memiliki banyak potensi ke arah mudharat.